PERJANJIAN KERJA DAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUTRIAL
Oleh : Jhon Elly Tumanggor, SH.
I. PERJANJIAN KERJA
|
DASAR Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 50 s/d Pasal 66 |
|
SYARAT PERJANJIAN KERJA - Kesepakatan kedua belah pihak - Adanya kemampuan / kecakapan - Adanya Pekerjaan yang diperjanjikan - Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku |
|
ISI PERJANJIAN KERJA a. Nama, alamat perusahaandan jenis usaha b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja c. Jabatan atau jenis pekerjaan d. Tempat pekerjaan e. Besar upah dan carra pembayarannya f. Syarat – syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja |
|
JENIS PERJANJIAN KERJA a. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ) - Tidak dicantumkan masa berakhir perjanjian - Selalu memperjanjikan adanya masa percobaan b.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWT ) - Mempunyai batas waktu - Selesainya suatu pekerjaan tertentu |
|
BATAS WAKTU PKWT - Paling lama 2 tahun - Dapat diperpanjang untuk 1 kali perpanjangan paling lama 1 tahun dengan ketentuan maksud untuk memperpanjang perjanjian harus diberitahukan 7 hari sebelum perjanjian berakhir - Dapat diperbaharui dengan ketentuan : - Pembaharuan hanya dapat dilakukan untuk 1 kali paling lama 2 tahun - setelah lampau waktu 30 hari sejak berkahirnya perjanjian kerja yang lama |
|
PEKERJAAN YANG DAPAT DIIKAT DENGAN PKWT a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya b.pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun c. pekerjaan yang bersifat musiman d.pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan |
|
PENGGOLONGAN PKWT a. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya paling lama 3 tahun - dibuat untuk paling lama 3 tahun - perjanjian kerja putus demi hukum dengan selesainya pekerjaan - disebutkan secara tegas batasan waktu selesainya pekerjaan - dapat dilakukan pembaharuan b. PKWT yang bersifat musiman - pekerjaan yang bergantung pada musim atau cuaca - pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu - hanya untuk pekerja yang melakukan pekerjaan tambahan |
II. PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
A. DEFENISI
|
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan |
|
PERSELISIHAN HAK Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama |
|
PERSELISIHAN KEPENTINGAN Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat – syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama |
|
PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak |
|
PERSELISIHAN ANTARA SERIKAT PEKERJA Perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perushaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan |
B. PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN
|
PERUNDINGAN BIPARTIT Perundingan antara pekerja / serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Waktu perundingan selama 30 ( tiga puluh ) hari Perundingan dianggap gagal jika : a. Salah satu pihak menolak untuk berunding b. Waktu 30 ( tiga puluh ) hari telah terlampaui tanpa kesepakatan Perundingan Bipartit dibuktikan dengan Risalah Perundingan Bipartit, sekurang – kurangnya memuat : a. nama lengkap dan alamat para pihak b. tanggal dan tempat perundingan c. pokok masalah atau alasan perselisihan d. pendapat para pihak e. kesimpulan atau hasil perundingan f. tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan Jika perundingan bipartite mencapai kesepakatan maka kesepakatan ditungkan di dalam perjanjian bersama yang ditanda tngani oleh para pihak, selanjutnya didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama yang telah didaftarakan mempunyai kekuatan eksekutorial jika salah satu pihak tidak melaksanakan Perjanjian Bersama dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berwenang |
|
PENCATATAN a. perundingan bipartite gagal mencapai kesepakatan b. salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan yang bertanggung jawab dengan melampirkan risalah Perundingan Bipartit c. instansi yang bertanggung jawab menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih menyelesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase d. para pihak tidak menetapkan pilihan, dalam waktu 7 ( tujuh ) hari instansi yang bertanggung jawab melimpahkan penyelesaian perselisihan ke mediator |
|
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DILUAR PENGADILAN 1. MEDIASI
Setelah menerima pelimpahan perselisihan, selambat – lambatnya dalam waktu 7 ( tujuh ) hari, mediator harus menyelenggarakan sidang mediasi Mediator dapat memanggil saksi – saksi atau saksi ahli Jika dalam perundingan mediasi tercapai kesepakatan antara pihak maka maka kesepakatan dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang ditanda tangani oleh pihak – pihak yang disaksikan oleh mediator Tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi, mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari kerja sejak sidang mediasi pertama dilakukan Pihak – pihak dapat menerima atau menolak anjuran yang disampaikan kepada mediator dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari sejak menerima anjuran tertulis, jika pihak – pihak tidak memberikan jawaban dalam tenggang waktu tersebut maka dianggap menolak anjuran. Jika anjuran tertulis diterima oleh pihak pihak maka mediator membantu para pihak untuk membuat perjanjian bersama 2. KONSILIASI - Perselisihan kepentingan - Perselisihan pemutusan hubungan kerja - Perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi didasarkan kesepakatan para pihak
Konsiliator melaksanakan tugasnya menyelesaikan perselisihan setelah ada permintaan tertulis dari pihak – pihak yang berselisih dan dalam waktu 7 ( tujuh ) hari kerja setelah menerima permintaan tertulis, konsiliator harus sudah menyelesaikan penilian tentang duduk perkara dan hari kedelapan sidang konsiliasi pertama harus sudah dilakukan Konsiliator dapat terdiri dari satu orang atau lebih Konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam persidangan untuk didengar keterangannya Jika dalam persidangan konsiliasi tercapai kesepakatan maka kesepakatan dituangkan ke dalam Perjanjian Bersama yang ditanda tangani kedua belah pihak serta disaksikan konsiliator namun jika kesepakatan tidak tercapai konsiliator membuat anjuran tertulis dan pihak – pihak dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban apakah menerima atau menolak anjuran Anjuran diterima oleh kedua belah pihak maka konsiliator membantu kedua belah pihak untuk membuat Perjanjian Bersama untuk selanjutnya didaftarakan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berwenang 3. ARBITRASE - Perselisihan kepentingan - Perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan adalah arbiter yang sudah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Penyelesaian melalui Arbitrase di dasarkan kepada kesepakatan tertulis para pihak dalam bentuk
Arbiter dapat disepakati satu orang dan paling banyak 3 ( tiga ) orang Jika para pihak sepakat untuk menunjuk arbiter tunggal, maka dalam waktu 7 ( tujuh ) hari para pihak harus sudah sepakat tentang nama arbiter yang dimaksud namun jika pihak sepakat untuk menunjuk beberapa arbiter maka masing masing pihak dalam waktu 3 ( tiga ) hari berhak memilih satu orang arbiter sedangkan arbiter yang ketiga ditentukan oleh para arbiter yang ditunjuk dalam waktu 7 ( tujuh ) hari untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Majelis Arbiter Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri, atas permohonan salah satu pihak atas alasan bahwa diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan tentang arbiter tunggal atau beberapa arbiter. Atas pengangkatan arbiter oleh Keteua Pengadilan Arbiter yang diangkat memberitahukan kepada para pihak mengenai penerimaan penunjukannya sebagai arbiter untuk selanjutnya dibuat perjanjian penunjukan arbiter dengan para pihak, yang memuat :
Setelah perjanjian ditanda tangani Arbiter tidak dapat menarik diri kecuali atas persetujuan para pihakdan atau berdasarkan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial WAKTU PENYELESAIAN PERSELISIHAN Perselisihan wajib diselesaikan dalam waktu 30 ( tiga ) puluh ) hari sejak penandatanganan Pemeriksaan perselisihan dilakukan oleh arbiter secara tertutup kecuali para pihak berkehendak lain PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI ARBITRASE
Perdamaian tidak tercapai : a. arbiter memberikan kesempatan untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing – masing disertai bukti yang dianggap perlu guna menguatkan pendirian masing – masing dalam waktu yang ditetapkan arbiter b. jika dipandang perlu arbiter dapat meminta penjelasan tambahan secara tertulis, bukti atau dokumen lainnya kepada masing masing pihak c. arbiter dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk dimintai keterangannya diatas sumpah, dengan biaya atas tanggungan pihak yang meminta PUTUSAN ARBITRASE Putusan arbitrase memuat : a. Kepala putusan berbunyi “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ b. Nama lengkap, alamat arbiter atau majelis arbiter c. Hal – hal yang termuat dalam d. Ikhtisar dari tuntutan, jawaban dan penjelsan lebih lanjut para pihak yang berselisih e. Pertimbangan yang mendasari putusan f. Pokok putusan g. Tempat dan tanggal putusan h. Mulai berlakunya putusan i. Tanda tangan arbiter atau majleis arbiter Dalam putusan harus ditetapkan bahwa putusan harus dilaksanakan dalam waktu 14 ( empat belas ) hari Putusan arbitrase didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan Putusan arbitrase mengikat serta bersifat akhir dan tetap Jika putusan arbitrase tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan mengajukan permohonan fiat eksekusi ke pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan harus dilaksanakan, agar putusan diperintahkan untuk dijalankan Perintah menjalankan putusan diberikan selambat – lambatnya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari kerja setelah permohonan didaftarkan. Putusan arbitrase dapat dibatalkan berdasarkan permohonan salah satu pihak kepada mahkamah Agung, dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ditetapkan. PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE Pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan dalam kondisi – kondisi : a. adanya pengakuan atau pernyataan setelah dijatuhkan putusan bahwa b. ditemukannya dokumen yang menentukan setelah putusan ditetapkan c. putusan diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak dalam pemeriksaan d. putusan melampaui batas wewenang arbiter e. putusan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan Mahkamah Agung akan memutuskan permohonan pembatalan dalam tenggang waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak menerima permohonan pembatalan |
|
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
GUGATAN Gugatan diajukan oleh salah satu pihak dengan melampirkan Risalah penyelesaian perselisihan melalui mediasi Hakim memeriksa isi gugatan, jika dinilai ada kekurangan hakim meminta agar gugatan disempurnakan Gugatan PHK diajukan dalam tempo 1 (satu ) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya putusan dari pihak pengusaha PENCABUTAN GUGATAN Gugatan dapat dicabut sebelum Tergugat memberikan jawaban, setelah Tergugat memberikan jawaban gugatan hanya dikabulkan untuk dicabut setelah disetujui oleh Tergugat. MAJELIS HAKIM Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim dalam waktu 7 ( tujuh ) hari sejak menerima gugatan
Hakim membuka sidang pertama dalam waktu 7 ( tujuh ) hari sejak majelis hakim ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri PEMANGGILAN PIHAK – PIHAK Pemanggilan untuk sidang dilakukan melalui Jika pihak dipanggil tidak ada ditempat tinggalnya atau tempat tinggal terakhirnya, panggilan disampaikan melalui Kepala Kelurahan
Jika tempat tinggal tidak dikenal panggilan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perselisihan PUTUSAN SELA a. putusan sela dijatuhkan pada hari sidang pertama atau sidang yang kedua b. berkaitan dengan upah yang tidak dibayar oleh pengusaha selama pekerja dikenakan skorsing menuju pemutusan hubungan kerja. c. Putusan sela tidak dilaksanakan pengadilan akan meletakkan sita jaminan d. Terhadap putusan sela tidak dapat diajukan perlawanan atau upaya hukum PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT a. diajukan dengan permohonan salah satu pihak b. ada kepentingan yang mendesak yang disimpulkan dari alasan gugatan c. dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri d. tenggang waktu jawaban dan pembuktian adalah selam 14 ( empat belas ) hari PUTUSAN Majleis hakim wajib memutus perselisihan dalam tenggang waktu 50 ( liam puluh ) hari terhitung sejak sidang yang pertama Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum Putusan harus memuat: a. Kepala putusan “ DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ b. Nama, jabatan, kewarganegaran, tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak c. Ringkasan permohonan / gugatan dan jawaban termohon/tergugat d. Pertimbangan setiap bukti dan data yang diajukan e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan f. Amar putusan g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak Putusan pengadilan hubungan industrial dapat diajukan upaya hukum kasasi kecuali perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan |
Penulis adalah Advokad di Law Office Denny Lubis & Associates
